Lampungngapasih.com, Lampung Timur (5/2/2026) — Masyarakat Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, menyatakan dukungan dan harapan besar terhadap rencana pemerintah pusat membangun Jembatan Merah Putih sebagai sarana penghubung antarwilayah. Kehadiran jembatan tersebut dianggap krusial untuk menunjang aktivitas warga, khususnya yang berada di Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto.
Selama ini, akses penyeberangan masih bergantung pada perahu getek dan kapal ponton. Untuk menyeberang, warga harus merogoh kocek sekitar Rp10 ribu per orang jika menggunakan getek, sementara kendaraan roda empat dikenakan tarif hingga Rp65 ribu sekali jalan. Pola penyeberangan ini telah berlangsung lama dan dinilai memberatkan, terutama bagi warga yang beraktivitas setiap hari.
Jhon selaku pedagang tahu setempat, menyatakan bahwa pembangunan jembatan sudah lama dinanti masyarakat. Ia menyebut, akses darat akan mempermudah distribusi barang dagangan sekaligus menekan biaya operasional yang selama ini harus dikeluarkan warga.
Selain berdampak pada roda perekonomian, jalur penyeberangan tersebut juga menjadi akses utama bagi ratusan pelajar menuju sekolah. Muklis, salah satu siswa di kawasan itu, berharap pembangunan jembatan segera direalisasikan agar perjalanan ke sekolah menjadi lebih aman dan nyaman.
Perlu diketahui, proyek pembangunan jembatan di atas Sungai Way Bungur sejatinya pernah dikerjakan sekitar satu dekade lalu. Saat itu, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelontorkan anggaran sekitar Rp20 miliar. Namun, proyek tersebut terhenti dan terseret kasus korupsi hingga menetapkan satu orang sebagai tersangka.
Saat ini, kelanjutan pembangunan Jembatan Way Bungur resmi diambil alih pemerintah pusat melalui Program Jembatan Merah Putih. Jembatan tersebut direncanakan memiliki bentang sekitar 100 meter dengan total anggaran mencapai Rp80 miliar yang bersumber dari APBN.
Masyarakat berharap, pembangunan jembatan kali ini dapat berjalan secara transparan dan berada di bawah pengawasan ketat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga dan tidak kembali bermasalah secara hukum.
Komentar